Untuk memperoleh data RPP silahkan download disini

Profesi Guru dan Akta IV itu pada dasarnya adalah serupa tapi tak sama. Kenapa demikian? karena mereka telah mengajar sebelum tahun 2009 sedangkan yang mengajar setelah 2009 mengggunakan profesi guru

Guru Profesional atau PNS ( Pegawai Negeri Sipil ), merupakan kesimpang siuran yang berbau politik. Dimana anggaran belanja daerah dan anggaran belanja negara yang bisa menjawab semua pertanyaanya itu. Bertolak dari masalah itu, Guru yang diharapkan pemerintah adalah yang betul betul guru yang dapat meningkatkan system pembelajaran pada siswanya. Namun demikian Sertifikasi Guru akan menjadi pertanyaan apabila sang Guru-guru itu cuman bisa memikirkan absen masuk saja dibandingkan dengan memperhatikan jam belajar siswa. Hal - hal yang perlu diperhatikan adalah:
1. Siswa yang menuntut untuk perhatian khusus dalam belajar di kelasnya.
2. Guru bantu dan GTT yang 100% sering ketemu dengan sang siswa, sedang guru PNS murni sering memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan mengajar di tempat lain atau bisnis di rumah.
3. Guru bantu yang ikut test PNS sering tidak lolos dalam seleksi, akan mengurangi harapan GTT atau guru bantu dalam termotifasi untuk meningkatkan sistem pembelajaran pada siswanya.
4. PNS akan menjadi pusat sorotan dan konflik pada masyarakat.
5. Guru Profesional akan menjadi bagian bisnis dari perguruan tinggi yang sebagai penyelenggara pendidikan.
6. Butuh adanya perhatian khusus bagi GTT dan PTT yang masih bekerja dan terutama yang sudah mempunyai NUPTK tanpa memperhatikan dari Kependidikan atau non kependidikan.
7. Seleksi PNS akan aman bila mengutamakan mereka yang lebih dulu telah pro aktif bekerja.

Sebagaimana penjelasan www.DIKTI.go.id bahwa:
"" PPG (Pendidikan profesi guru) bagi sarjana pendidikan dan nonpendidikan mulai dibuka September 2009. Pendaftaran calon guru yang hendak ikut pendidikan profesi ini dibatasi 40.000-50.000 orang yang ditetapkan pemerintah kota/kabupaten.
"Pelaksanaannya tinggal menunggu keputusan Menteri Pendidikan Nasional soal penetapan perguruan tinggi yang boleh menyelenggarakan pendidikan profesi guru. Untuk mengantisipasi kebutuhan guru baru karena banyak guru yang akan pensiun, pendidikan profesi guru siap dilaksanakan September nanti. Tetapi jumlah calon guru yang ikut dibatasi dan diseleksi, sesuai kuota yang disediakan pemerintah pusat dan daerah," kata Fasli Jalal, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas dalam acara peresmian Putera Sampoerna School of Education di Jakarta.""
Sertifkasi profesi yang merupakan pengakuan legalitas formal sebuah profesi, menjadikan layaknya seorang guru mendapat pengakuan legalitas formal sebuah profesi sehingga layak dapat tunjangan profesi.
Semoga lulusan PPG yang ini tidak mengganggu aktifitas para Guru Bantu / GTT / PTT yang telah lama mendidik di instansi SD, SMP, dan SMA.

Pendaftaran Pendidikan Profesi Guru telah dibuka oleh beberapa perguruan tinggi mulai 15 Juli sampai dengan 31 agustus 2009.sebagaimana informasi dari Universitas Adibuana PROGRAM PENDIDIKAN GURU DALAM JABATAN
(PENDIDIKAN JARAK JAUH)
Berdasarkan :
Permendiknas No. 58 Tahun 2008 dan Kepmendiknas No. 15/P/2009

Menerima Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2009/2010

A. Ketentuan Umum
Penerimaan Mahasiswa Baru
1. Warga Negara Indonesia
2. Guru tetap PNS atau Yayasan
3. Mempunyai Surat izin belajar dari Dinas Pendidikan setempat
4. Mempunyai NUPTK
5. Mempunyai NIP/NIK
6. Membuat pernyataan tidak menuntut untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS)
7. Mengisi portofolio pendaftaran
8. Membayar biaya pendaftaran

Program Studi yang Masuk dalam PPGDJ Jenjang S-1 Pada FKIP

1. Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)
2. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
3. Pendidikan Matematika
4. Pendidikan Bahasa Inggris
5. Pendidikan Kepelatihan Olah Raga (PKO)
6. Pendidikan Pancasila dan Kewarnegaraan (PPKn)
7. Pendidikan Seni Rupa
8. Pendidikan Bimbingan dan Konseling
9. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- Tata Busana
- Tata Boga
- Tata Rias

VISI
Program S-1 PPGDJ Universitas PGRI Adi Buana merupakan program pendidikan unggul yang mampu menghasilkan guru cendekia, kreatif, adaptif, partisipatif, dan professional.

Misi
1. Melaksanakan percepatan peningkatan kualifikasi akademik guru melalui program S-1 PPGDJ.
2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam bidang pembelajaran PPGDJ.
3. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak yang menunjang penyelenggaraan dan peningkatan kualitas pembelajaranPPGDJ.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat terutama yang berkaitan dengan PPGDJ.

Beban Studi Program Sarjana (S-1) Kependidikan
Berdasarkan Permendiknas No. 58 Tahun 2008 beban studi PPGDJ di Unipa Surabaya sebagai berikut.

Latar Belakang Pendidikan

Beban Studi tanpa PPKHB

PPKHB yang dapat diakui maksimal 65% dari jumlah sks yang harus ditempuh

SISTEM PERKULIAHAN
1. Rentang masa studi 1 – 2 tahun (2 – 5 semester)
2. Sistem perkuliahan dual mode (Tutorial dan Mandiri)
3. Perkuliahan dilaksanakan pada sore hari, hari minggu, dan atau hari libur.
4. Menggunakan jaringan internet.

KEUNGGULAN
1. Dosen pengampu berkualifikasi Doktor, Magister Pendidikan, dan Magister Sains.
2. Lokasi perkuliahan di wilayah kota/kabupaten setempat.
3. Perkuliahan dilaksanakan dengan tidak mengganggu tugas utama mengajar.
4. Dimungkinkan ada percepatan waktu studi berdasarkan hasil penilaian portofolio (PPKHB).
Fasilitas BELAJAR

- Laboratorium Micro Teaching
- Laboratorium PGSD
- Laboratorium PKK (Busana, Boga, Rias)
- Laboratorium Bahasa
- Laboratorium Seni Rupa
- Laboratorium Olah Raga/Fetness
- Laboratorium Multi Media
- Laboratorium Komputer/Matematika
- Laboratorium Bimbingan dan Konseling
- Laboratorium PPKn
- Laboratorium Biologi
- Laboratorium Kimia
- Lapangan Olah Raga
- Perpustakaan
- Internet
- Video Conference
- Micro Counseling

BEAYA PENDIDIKAN

No

PENDIDIKAN

BIAYA/SMT

MASA STUDI
1

SLTA sederajat

Rp. 2.050.000,00

5 Smt
2

D - II

Rp. 2.150.000,00

4 Smt
3

D – III/ Sarmud

Rp. 2.350.000,00

3 Smt


PPGDJ Unipa Surabaya diselenggarakan bekerjasama dengan LPTK dan Dinas Pendidikan:

1. STKIP PGRI Lamongan dan Dinas Pendidikan Lamongan
2. STKIP PGRI Bangkalan dan Pemkab/Dinas Pendidikan Bangkalan
3. Universitas Islam Madura dan Dinas Pendidikan Pamekasan
4. STKIP PGRI Nganjuk dan Dinas Pendidikan Nganjuk
5. STKIP PGRI Blitar dan Dinas Pendidikan Blitar
6. STKIP PGRI Sidoarjo dan Dinas Pendidikan Sidoarjo
7. STKIP PGRI Situbondo dan Dinas Pendidikan Situbondo.
8. Universitas PGRI Banyuwangi dan Dinas Pendidikan Banyuwangi.

Di indonesia dunia pendidikan masih merupakan dilema, GTT yang merupakan Guru tidak tetap dimana dalam aktifitasifnya sebagai pembantu Guru PNS yang aktif. Namun demikian Rekrutmen PNS yang timbul menambah beban para GTT untuk segera tergeser dari kedudukannya akibat adanya PNS baru Hasil dari Seleksi CPNS.
Ketidak adilan akan memunculkan Demo-demo para Guru GTT/PTT. Hal-hal yang harus ditanggapi adalah hal-hal tersebut.
Sebuah pendapat, lebih baik kalau para GTT/PTT diproses tersendiri, yang suatu saat dapat masuk menjadi PNS guru pada sekolah masing-masing. Mengingat mereka diangkat juga oleh kepala sekolah masing-masing. Mengapa tidak kita sadari, kalau sebenarnya mereka ini yang lebih peduli pada dunia pendidikan?...

Untuk memperoleh memperoleh data KTSP Sains Biologi SMP Kelas 2 silahkan download disini. KTSP Biologi merupakan pelajaran sains Biologi yang diberikan Guru kepada siswa. Semoga KTSP ini bisa membantu sistem pembelajaran di sekolah.

Untuk memperoleh contoh pembuatan PTK penelitian tindakan kelas silahkan download disini:
1. PTK 1
2. PTK 2
3. PTK 3
4. PTK 4
5. PTK 5
6. PLPG

Ada beberapa langkah yang hendaknya diikuti dalam melakukan PTK penelitian, tindakan, kelas (lihat misalnya Cohen dan Manion, 1908; Taba dan Noel, 1982; Winter, 1989). Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:
(1) mengidentifikasi dan merumuskan masalah;
(2) menganalisis masalah;
(3) merumuskan hipotesis tindakan;
(4) membuat rencana tindakan dan pemantauannya;
(5) melaksanakan tindakan dan mengamatinya;
(6) mengolah dan menafsirkan data; dan
(7) melaporkan.
Untuk memperoleh data silahkan Download disini.

Sertifikasi telah keluat untuk tahun 2009. Persiapan masing-masing kepala sekolah maupun guru tentang pembuatan porto folio telah dimulai. hal tersebut memerlukan menyiapkan data-data yang lengkap. mulai dari ijazah, legalisir, maupun tugas-tugas guru tentang bpembuatan rpp, ktsp, atau tugas mengajar dan kegiatan guru dan kepala sekolah. oleh karena itu bila sampai gagal, maka penataran solusinya. Yang jelas pastikan dulu portofolionya sukses. Selamat berjuang bagi para guru.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN. DAPAT DI DOWNLOAD DISINI PERATURANNYA. Siapa tahu dengan pendirian akta yayasan kalian dapat subsidi dari Pemerintah. Lumayan lho.... bisa sampai 20.000.000.000

Anda dapat mengambil dan download data disini. Analisa lokasi waktu TIK teknologi informasi Komputer SMP dan MTSN kelas IX

Download data disini. RPP Matematika untuk sekolah SMP dan MTsN dapat anda peroleh dengan mendownloadnya disini. Khusus untuk kelas I dan II semester 1 (Ganjil) dan 2 (Genap).

RPP Biologi Kelas XI SMA dan MA anda bisa mendownloadnya disini. Silabus yang kami buat bersifat fleksibel, artinya dapat disesuaikan dengan
kebutuhan guru dan siswa dalam Proses Belajar Mengajar (PBM) serta dapat
disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Silabus ini berfungsi sebagai
salah satu alternatif untuk memudahkan guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) yang juga dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah masingmasing.
Adapun penyusunan model Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ini
telah kami sesuaikan dengan model Silabus yang telah kami buat. Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tersebut dapat memberikan gambaran proses
pembelajaran yang berlangsung, dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan. Bentuk
penilaian dan alokasi waktu yang tercantum dapat diubah sesuai dengan kebutuhan
guru yang secara langsung melihat kondisi siswa, sekolah, dan lingkungan sekitarnya.

Download File. Data teknik cara pembuatan KTSP SMP anda dapat memperolehnya disini

Lembaga penyelenggara PPG sesuai Undang-undang Nomor 14 tahun 2005, Pasal 11 ayat
2 adalah perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang
memenuhi persyaratan akreditasi dan ditunjuk oleh pemerintah. Acuan penunjukan LPTK
sebagai penyelenggara PPG ditentukan berdasarkan pemenuhan persyaratan yang terkait
dengan peringkat akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT),
ketaatan azas dalam penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan
perundangan yang ada, komitmen LPTK dalam memberikan laporan evaluasi diri, verifikasi
lapangan untuk memeriksa kesesuaian antara evaluasi diri dengan kenyataan yang
sebenarnya tentang kualitas sumber daya manusia, kualitas sarana dan prasarana dalam
pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di program studi kependidikan, dan Program
Pengalaman Lapangan (PPL). Secara rinci, kriteria itu adalah sebagai berikut:
1. Penyelenggara Program PPG
Pendidikan profesi guru (PPG) adalah program pendidikan yang berada di LPTK,
yang penyelenggaraannya dilakukan oleh jurusan dan/atau program studi yang
terkait/relevan.
2. Pengelola Program PPG
PPG dikelola oleh Ketua dan/atau Sekretaris program studi yang ada.
3. Peringkat Akreditasi BAN-PT
Penyelenggara PPG adalah program pendidikan S-1 sesuai dengan program
pendidikan profesi yang diselenggarakan minimal terakreditasi B.
4. Ketaatan azas dalam penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan
perundangan. LPTK tidak menyelenggarakan program yang bertentangan dengan
kebijakan Ditjen Dikti, seperti kelas jauh, program studi tanpa ijin, kelas Sabtu-
Minggu, tidak sedang dikenai sanksi Ditjen Dikti, atau melakukan
pemendekan/pemampatan masa studi.
5. Komitmen LPTK dalam memberikan laporan evaluasi diri berdasar fakta,
melakukan analisis dan pengembangan program ke depan.
6. Keberadaan dan kualitas Sumber Daya Manusia
a. Memiliki tenaga pengajar tetap 2 orang berkualifikasi doktor dan 4 orang
berkualifikasi magister yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala, dengan
latar belakang pendidikan yang relevan dengan Program Pendidikan Profesi.
Minimal salah satu jenjang pendidikan dosen tersebut berlatar belakang
pendidikan bidang kependidikan.
b. Memiliki rasio jumlah dosen dan mahasiswa memadai sesuai ketentuan Ditjen
Dikti.
c. Memiliki perencanaan pengembangan SDM ke depan yang mendukung
keberlangsungan keberadaan program studi.
7. Kualitas sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi
yang dimiliki:
a. Memiliki laboratorium micro teaching
b. Memiliki laboratorium bidang studi
c. Memiliki unit kerja yang melaksanakan program peningkatan dan
pengembangan pembelajaran (P3AI, PSB atau sejenisnya).
d. Memiliki koleksi pustaka yang relevan, jumlah yang memadai dan mudah
diakses mahasiswa.
8. Program Pengalaman Lapangan (PPL)
a. Memiliki unit PPL yang berfungsi efektif
b. Memiliki sekolah laboratorium (minimal memiliki perencanaan untuk mendirikan
sekolah laboratorium yang tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan)
c. Memiliki jaringan kemitraan dengan sekolah-sekolah yang terakreditasi minimal
B dan dituangkan dalam nota kesepahaman. Jaringan tersebut dikelola dalam
kesatuan pengembangan bersama.
d. Memiliki dan melaksanakan program penugasan dosen ke sekolah (PDS).
9. Memiliki program penjaminan mutu yang berfungsi melaksanakan PPG sesuai
standar kompetensi lulusan.
10. Mekanisme Pemberian Ijin Penyelenggaraan PPG melalui usulan seperti Program
Hibah Kompetisi (PHK).

Beban belajar mahasiswa program PPG - pendidikan profesi guru untuk menjadi guru pada satuan pendidikan ditentukan sebagai berikut:
1. TK/RA/TKKh1 atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang sarjana (S-1)
atau diploma empat (D-IV) kependidikan untuk TK/RA/TKKh atau bentuk lain yang
sederajat adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) satuan kredit
semester.
2. SD/MI/SDKh atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang sarjana (S-1)
atau diploma empat (D-IV) kependidikan untuk SD/MI/SDKh atau bentuk lain yang
sederajat adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) satuan kredit
semester.
3. TK/RA/TKKh atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang sarjana/diploma
empat (D-IV) kependidikan selain untuk TK/RA/TKKh atau bentuk lain yang sederajat
adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit
semester.
4. SD/MI/SDKh atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang sarjana/diploma
empat (D-IV) kependidikan selain untuk SD/MI/SDKh atau bentuk lain yang sederajat
adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit
semester.
5. TK/RA/TKKh atau bentuk lain yang sederajat dan pada satuan pendidikan
SD/MI/SDKh atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang sarjana
psikologi (S-1) adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan
kredit semester.
6. SMP/MTs/SMPKh atau bentuk lain yang sederajat dan satuan pendidikan
SMA/MA/SMAKh/SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, baik yang berlatar
belakang sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan maupun sarjana (S-
1) atau diploma empat (D-IV) nonkependidikan adalah 36 (tiga puluh enam) sampai
dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
Untuk lulusan S1 Kependidikan dan S-1/D-IV non kependidikan yang tidak linear dengan
mata pelajaran yang akan diampu, harus mengikuti program matrikulasi yang
kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan yang didasarkan atas hasil asesmen
kompetensi. Matrikulasi adalah program yang dipersyaratkan bagi peserta didik yang
sudah dinyatakan lulus seleksi PPG untuk memperkuat kompetensi akademik bidang
studi dan/atau kompetensi akademik kependidikan yang akan membantu mereka
mengikuti pendidikan profesi guru.

Dalam menjelaskan mengenai pengertian PPG, Menurut UU No 20/2003 tentang SPN pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi
setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan
dengan persyaratan keahlian khusus. Dengan demikian maka Pendidikan Profesi Guru
(PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk lulusan S1 Kependidikan
dan S1/D-IV non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar mereka
dapat menjadi guru yang profesional serta memiliki berbagai kompetensi secara utuh
sesuai dengan standar nasional pendidikan dan dapat memperoleh sertifikat pendidik
(sesuai UU No. 14/2005) pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal,
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang telah diamandemen, menyatakan bahwa pemerintah
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang
meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pemerintah telah melakukan berbagai usaha,
termasuk menerbitkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UURI Nomor 20/
2003), Undang-Undang Guru dan Dosen (UU RI Nomor 14/2005) dan berbagai peraturan
perundangan lainnya, yang melihat peranan strategis guru dan dosen dalam peningkatan
mutu pendidikan. Guru dipandang sebagai jabatan profesional dan karena itu seorang
guru harus disiapkan melalui pendidikan profesi.
Kewajiban menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) mengharuskan adanya
pedoman atau aturan pelaksanaannya agar kegiatan pendidikan profesi itu dapat segera
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Hal ini dirasakan semakin mendesak mengingat kebutuhan tenaga guru yang nyata di
lapangan mengharuskan PPG dilaksanakan dengan segera agar pengangkatan guru
baru dapat dilakukan sesuai dengan ketetapan yang ada.
Di samping itu saat ini banyak lulusan program S1 kependidikan yang prospeknya tidak
jelas, apakah dapat diangkat langsung sebagai guru atau tidak. Sementara pada saat ini
terdapat lebih 270 LPTK dalam bentuk institut, universitas, fakultas, dan sekolah tinggi
yang terus beroperasi dengan kualitas beragam dan memerlukan kepastian masa depan
lulusannya.
Dalam menata pendidikan guru, kebutuhan mendesak lainnya adalah menetapkan
kebijakan pengadaan tenaga pendidik yang akuntabel dan mendukung penyelenggaraan
program PPG.

Download File. Pendidikan adalah proses yang bersifat terencana dan sistematik, karena itu perencanaannya disusun secara lengkap, dengan pengertian dapat dipahami dan dilakukan oleh orang lain dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Sebagai illustrasi dapat kita gunakan profesi seorang Insinyur bangunan. Rancang bangun yang disusunnya dapat dilaksanakan dengan baik oleh beberapa orang tukang bangunan dibantu dengan beberapa orang buruh bangunan. Mengapa? karena rancang bangun yang disusun Insinyur tersebut cukup lengkap dan operasional, sehingga seorang tukang yang tidak memiliki pendidikan teknik bangunan sekalipun dapat memahami dan melaksanakannya.

Pertanyaannya: apakah rencana pembelajaran yang telah disusun oleh guru selama ini sudah lengkap dan operasional? Kenyataannya, pada pengamatan terhadap dokumen RPP pada portofolio sertifikasi guru, umumnya hanya berisi langkah-langkah yang cenderung tidak operasional dan langkah tersebut cenderung bersifat kegiatan rutin. Belum tampak adanya spesifikasi langkah-langkah pembelajaran sesuai karakter mata pelajaran dan perkembangan peserta didik.

Seharusnya RPP tersebut disusun selengkap mungkin dan sistematis sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan oleh guru lain. Terutama ketika guru yang bersangkutan tidak hadir, guru lain dari mata pelajaran serumpun dapat menggantikan langsung, tanpa harus merasa kebingungan ketika hendak melaksanakannya.

Untuk memperoleh data silahkan download disini. KTSP SMP Kelas VIII merupakan sebuah contoh KTSP untuk SMP ataupun MTsN

Disini disediakan cara-cara membuat KTSP SD, SMP, SMA, SMK. diharapkan para guru SD, SMP, SMA, SMK lebih pro aktif dalam membuat KTSP. Silahkan Download disini
1. KTSP SD
2. KTSP SMP
3. KTSP SMA
4. KTSP SMK
Selamat bekerja semoga dapat membantu para guru untuk mendidik murid-muridnya.