Guru Profesional atau PNS ( Pegawai Negeri Sipil ), merupakan kesimpang siuran yang berbau politik. Dimana anggaran belanja daerah dan anggaran belanja negara yang bisa menjawab semua pertanyaanya itu. Bertolak dari masalah itu, Guru yang diharapkan pemerintah adalah yang betul betul guru yang dapat meningkatkan system pembelajaran pada siswanya. Namun demikian Sertifikasi Guru akan menjadi pertanyaan apabila sang Guru-guru itu cuman bisa memikirkan absen masuk saja dibandingkan dengan memperhatikan jam belajar siswa. Hal - hal yang perlu diperhatikan adalah:
1. Siswa yang menuntut untuk perhatian khusus dalam belajar di kelasnya.
2. Guru bantu dan GTT yang 100% sering ketemu dengan sang siswa, sedang guru PNS murni sering memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan mengajar di tempat lain atau bisnis di rumah.
3. Guru bantu yang ikut test PNS sering tidak lolos dalam seleksi, akan mengurangi harapan GTT atau guru bantu dalam termotifasi untuk meningkatkan sistem pembelajaran pada siswanya.
4. PNS akan menjadi pusat sorotan dan konflik pada masyarakat.
5. Guru Profesional akan menjadi bagian bisnis dari perguruan tinggi yang sebagai penyelenggara pendidikan.
6. Butuh adanya perhatian khusus bagi GTT dan PTT yang masih bekerja dan terutama yang sudah mempunyai NUPTK tanpa memperhatikan dari Kependidikan atau non kependidikan.
7. Seleksi PNS akan aman bila mengutamakan mereka yang lebih dulu telah pro aktif bekerja.

Sebagaimana penjelasan www.DIKTI.go.id bahwa:
"" PPG (Pendidikan profesi guru) bagi sarjana pendidikan dan nonpendidikan mulai dibuka September 2009. Pendaftaran calon guru yang hendak ikut pendidikan profesi ini dibatasi 40.000-50.000 orang yang ditetapkan pemerintah kota/kabupaten.
"Pelaksanaannya tinggal menunggu keputusan Menteri Pendidikan Nasional soal penetapan perguruan tinggi yang boleh menyelenggarakan pendidikan profesi guru. Untuk mengantisipasi kebutuhan guru baru karena banyak guru yang akan pensiun, pendidikan profesi guru siap dilaksanakan September nanti. Tetapi jumlah calon guru yang ikut dibatasi dan diseleksi, sesuai kuota yang disediakan pemerintah pusat dan daerah," kata Fasli Jalal, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas dalam acara peresmian Putera Sampoerna School of Education di Jakarta.""
Sertifkasi profesi yang merupakan pengakuan legalitas formal sebuah profesi, menjadikan layaknya seorang guru mendapat pengakuan legalitas formal sebuah profesi sehingga layak dapat tunjangan profesi.
Semoga lulusan PPG yang ini tidak mengganggu aktifitas para Guru Bantu / GTT / PTT yang telah lama mendidik di instansi SD, SMP, dan SMA.